JAKARTA,quickq快客加速器 DISWAY.ID --Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi ke KPK terkait pelaksanaan retreat kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Prasetyo mempersilakan siapapun pihak untuk melaporkan hal itu, dan memastikan pelaksanaan retreat kepala daerah sesuai dengan aturan negara.

"Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buktikan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Maret 2025.

BACA JUGA:Ekonom Soal Bangkrutnya Sritex: Jadi Sinyal Bahaya Industri Tekstil

BACA JUGA:Bahlil Sebut Ada 21 Proyek yang akan Didanai oleh Danantara, Targetkan Investasi US$618 Miliar

Prasetyo memastikan penunjukan pelaksana hingga pelaksanaan retret sudah sesuai prosedur.

Ia menegaskan tahapan penunjukan pelaksana dilakukan secara terbuka.

"Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi membuat laporan ke KPK soal dugaan konflik kepentingan di balik pelaksanaan retret kepala daerah di Akmil Magelang pada Jumat 28 Februari 2025.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang juga merupakan salah satu pelapor, menyampaikan bahwa pelaksanaan retreat tersebut diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

Ferry menyebut ada kejanggalan dalam pelaksanaan retreat kepala daerah.

BACA JUGA:Cetak Rekor Baru, Kemenperin Ungkap PMI Manufaktur Indonesia Ungguli Negara ASEAN

BACA JUGA:PENGUMUMAN! Daftar Bansos untuk Dapat Saldo Dana Pakai SIKS-NG, Beda dengan cekbansos.kemensos.go.id

Salah satunya, penunjukan PT LTI sebagai perusahaan yang mempersiapkan retreat diduga berada dalam lingkaran kekuasaan.

• 1
• 2
• »