JAKARTA,quickq.io下载 DISWAY.ID- Lebih dari tujuh ribu personel gabungan disiagakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan sengketa hasil Pilpres 2024 hari ini 22 April.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan sebanyak 7.783 personel hari ini dikerahkan.

Diungkapkannya, mereka disiagakan juga di beberapa titik.

Seperti Gedung MK, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), hingga Monas.

BACA JUGA:Timnas Indonesia Lolos 8 Besar Piala Asia U-23, Erick Thohir: Usaha Keras Kita Berbuah Prestasi

BACA JUGA:Update Klasemen Piala Asia U-23 2024 Grup A, Cek Posisi Timnas Indonesia

"Kami imbau masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari jalan alternatif karena akan ada aksi penyampaian pendapat," katanya kepada awak media Senin 22 April 2024.

Dijelaskannya, personel itu terdiri dari TNI, Polri, hingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Diimbaunya, massa demo untuk menghormati hak masyarakat lain. Diharapkannya aksi ini dilakukan secara kondusif. 

BACA JUGA:Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato Gorontalo, Telan Anggaran Rp 437 Miliar

BACA JUGA:Google Doodle Rayakan Hari Bumi 2024, Komitmen Kurangi 60% Sampah Plastik

"Tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang memberikan persetujuan di muka umum harap dipatuhi," tuturnya.

Polisi berharap semua pihak bisa menghormati MK. Dia juga mengingatkan kepada anggota yang bertugas supaya bertindak persuasif, tak terprovokasi dan mengedepankan negoisasi.

"Jangan terpecah belah akibat berita hoax yang bersifat provokatif dan mari kita berdoa untuk mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bermartabat," ujarnya.

• ·Kasus Besar Sepanjang 2023 Diungkap Polda Metro Jaya, Jual Beli Ginjal Hingga Video Porno
• ·Doa dan Amalan 10 Hari Ramadan, Yuk Amalkan!
• ·Mas Dhito Gandeng Ansor Hapus Kemiskinan Ekstrem
• ·FOTO: Semarak Berbuka Puasa di Kampung Ramadan Jogokariyan
• ·FOTO: Tradisi Bakar Instalasi Kayu Tandai Akhir Musim Dingin di Rusia
• ·Apple Bangun Pabrik AirTag di Batam, Kemenperin: Tidak Masuk dalam Hitungan TKDN
• ·Soal Pengembalian UN, PBNU: Perlunya Standarisasi Pendidikan
• ·Jangan Panik Resesi! Program Ini Ungkap Strategi Bisnis Anti Krisis
• ·Masalah Keluarga Jadi Alasan Ammar Zoni Pakai Narkoba Hingga Tertangkap Tiga Kali
• ·OCCRP Klarifikasi soal Jokowi Tokoh Terkorup 2024: Tak Punya Bukti Langsung
• ·Pemprov DKI Salurkan KJP Tahap I ke 43.205 Penerima Baru, Cek Rekeningmu
• ·Upacara Wisudhi Trisarana di Wihara Ekayana Arama, Berikut Makna dan Prosesinya
• ·Industri Mamin Berkontribusi Signifikan pada PDB dan Penciptaan Lapangan Kerja
• ·Alasan Pramugari Tak Wajib Bantu Penumpang Taruh Tas di Bagasi Kabin
• ·Pencurian Besi JPO Daan Mogot Bikin Warga Resah, Nyebrang Jalan Mirip 'Ninja Warrior'
• ·4 Oknum Polisi Disidang Etik, AKP hingga Brigadir Didemosi Terkait Dugaan Pemerasan Penonton DWP