PDIP Melayangkan 13 Gugatan ke MK Terkait Hasil Pileg 2024
JAKARTA,quickq安卓版下载最新版 DISWAY. ID –Anggota Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA), PDI Perjuangan (PDIP) Erna Ratnaningsih mengatakan, pihaknya telah melakukan 13 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
" Untuk yang secara keseluruhan itu ada 13 kita mengajukan permohonan PHPU. Untuk DPR itu dua ya, Jawa Barat dan Kalimantan Selatan. Sebelas lainnya itu DPRD Provinsi," ungkap Erna Ratnaningsih saat melakukan konferensi pers di DPP PDIP, Jl. Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024.
BACA JUGA:Bandara Banggai Laut Sulteng Siap Diresmikan Presiden Jokowi
BACA JUGA:Dugaan Mafia Tanah, Bos PT GFI Franky Ditangkap Kejati
Menurut Erna, PDIP telah kehilangan kursi yang tersebar di 13 provinsi.
Hal tersebut membuat pihaknya memperjuangkan gugatan ke MK, dengan rincian 2 Provinsi untuk DPR RI yakni Jawa Barat dan Kalimantan Selatan.
Sedangkan 11 untuk DPRD Provinsi yakni Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Riau, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
" Jadi itu yang akan kami perjuangkan, perolehan suaranya, dan nanti ada batas untuk perbaikan permohonan di besok hari," terang Erna.
Mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu yakin bahwa akan ada penambahan jumlah suara dengan mengajukan permohonan PHPU ke MK.
BACA JUGA:Kapolri: Tarif Tol Dibebaskan Jika Terjadi Antrean Panjang saat Mudik Lebaran 2024
BACA JUGA:Sadar Ternyata Turut Jadi Korban Rian Mahendra, Dirut PO MTI Devi Marissa Ngadu Sama Allah
Meski begitu, Erna menyebut, jika PDIP kesulitan untuk memperoleh bukti C1 Plano, bahkan juga terdapat mobilisasi dan juga ada intimidasi yang dilakukan ke para saksi.
" Sehingga ketika kita mengajukan pengajuan, ini menurut kami ini adalah yang terkuat dan juga bukti-bukti dan saksi ini mau untuk bersaksi," lanjut Erna.
Jadi tekanan-tekanan tersebut yang kemudian pihaknya sulit mendapatkan bukti-bukti secara tertulis. Dari hal itulah, yang menyebabkan jumlahnya hanya 13.
- 1
- 2
- »
下一篇:Diguyur Hujan Deras, Warga Petogogan Kebanjiran dengan Ketinggian 1 Meter
相关文章:
- 5 Cara Mengusir Kaki Seribu dari Rumah, Dijamin Enggak Balik Lagi
- 帕森斯奖学金是多少?
- Nasib Perundingan Dagang Trump Usai Pengadilan Batalkan Kebijakan Tarif AS
- Eks Menkominfo Johnny Plate Jalani Sidang Putusan Sela Kasus BTS Hari Ini
- Rafael Alun Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi dan TPPU Hari Ini
- Mayapada Hospital & Syneos Health Dorong Uji Klinik Kelas Dunia
- Spinner Lagi Viral, Alat Sederhana buat Kurangi Minyak dalam Gorengan
- Viral Kasus Magang Ilegal di Jerman, Apa itu Ferienjob?
- Kejaksaan Agung Terima 669 Laporan Pengaduan Kasus Mafia Tanah
- LPSDK Dihapus, Perludem Anggap KPU Menyimpang Dari Pemilu Berintegritas
相关推荐:
- Viral Kucing 'Oren' Ditinggal Pemilik di Bandara, Ada Luka di Tubuhnya
- Surya Paloh Ulang Tahun, AHY Beri Doa Begini
- Kemenkumham Akan Tindak Tegas Pejabat yang Terlibat Dugaan Pungli di Rutan KPK
- Catat, Ini Waktu Terbaik Mandi Junub Setelah Bercinta di Bulan Ramadan
- Densus 88 Tangkap 2 Tersangka Teroris JAD di Lombok Timur
- 英国伯明翰城市大学珠宝学院专业设置
- Partai Buruh Tolak UU Kesehatan, Ini Alasannya
- Doa Pembuka Rezeki, Ada yang Muncul di Al
- Cak Imin Gaungkan Program Slepet di Debat Cawapres, Singgung Tengkulak hingga Angka Pengangguran
- Mardiono Tidak Khawatir Berebut Posisi Ketum PPP Dengan Sandiaga Uno
- 52 Saksi Diperiksa Dalam Kasus Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK
- Sidang Praperadilan Kivlan Zen Ditunda, Apa Alasannya?
- 7 Tanaman Ini Dapat Mencegah Ular Masuk ke Rumah
- Bikin Tepuk Jidat! Banjir Masih Kepung 19 RT di Kota Bang Anies
- Anies akan Ciptakan Daycare di Kantor Hingga Cuti 40 Hari Melahirkan Bagi Suami
- FOTO: Lampion Tahun Ular Terangi Langit New Taipei di Taiwan
- Dua Muka Lama Komisioner Mendaftar Capim KPK
- Waspada! BEI Cermati Pergerakan Tak Biasa Saham GTBO dan NAIK
- Bursa Asia Tertekan Kebijakan Tarif AS: Negosiasi Xi
- Daftar 5 Kosmetik Berbahaya yang Paling Banyak Dijual Temuan BPOM