Warta Ekonomi,quickq.io下载 Jakarta -

PT Bank Central Asia (BCA) menyalurkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) untuk mendukung rehabilitasi rumah dinas prajurit TNI Angkatan Darat (AD), sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Inisiatif ini turut mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah yang diusung pemerintah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah BCA tersebut. Ia menyebut dukungan itu sebagai wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun Indonesia, khususnya dalam penyediaan hunian yang layak bagi aparatur negara.

“Kami mengapresiasi langkah BCA yang menunjukkan kepercayaan kepada pemerintah dan mendukung kesejahteraan prajurit TNI. Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi juga tentang kepedulian,” ujar Maruarar atau Ara, Senin (26/5/2025).

Baca Juga: Masuk FLPP, BCA Siap Salurkan 1.000 Unit Rumah Subsidi

Ara menegaskan bahwa program rehabilitasi rumah dinas menjadi sangat penting karena banyak rumah prajurit, terutama yang berpangkat rendah, berada dalam kondisi tidak layak huni. Hal tersebut juga diakui oleh Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang menyatakan bahwa perbaikan rumah dinas prajurit masih berjalan secara bertahap.

“Kami tidak bisa sendiri. Dengan kerja sama seperti ini, langkah kami untuk menyediakan hunian layak bagi prajurit bisa lebih cepat dan efektif,” kata Maruli.

Baca Juga: BCA Gabung FLPP, Menteri PKP: Ini Sejarah Baru

Menurut Ara, peran sektor swasta dalam pembangunan nasional, termasuk sektor perumahan, harus terus diperluas. Ia membuka ruang kolaborasi bagi kementerian lain, BUMN, dan perusahaan swasta untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan perumahan rakyat.

“Semangat gotong royong harus terus dijaga. Program 3 Juta Rumah bukan hanya program pemerintah, tapi program rakyat,” tegasnya.

Ia juga berharap inisiatif dari BCA ini dapat menjadi inspirasi bagi lembaga dan institusi lainnya agar semakin banyak masyarakat, termasuk aparatur negara, yang memperoleh akses terhadap hunian yang layak dan manusiawi.