Apa Langkah Kemenpar Usai Viral Pemalakan Wisatawan di Ratenggaro NTT?

Belum lama ini kampung adat Ratenggaro, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi sorotan setelah wisatawanbercerita di media sosial Instagram tentang pengalamannya dipalak ke destinasi itu.

Cerita pemalakan wisatawan itu menjadi viral. Adalah pasangan John Stephen dan Riana Subandi yang bercerita bagaimana mereka dipalak warga lokal ketika berwisata di kampung Ratenggaro, Sumba Barat Daya, NTT.

Pasangan ini yang juga selebgram dengan akun Jajago.keliling.indonesia, datang ke Ratenggaro dengan naik campervan. Dalam unggahannya di Instagram, John mengaku mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sekelompok anak-anak dan orang dewasa di sana.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

John juga bercerita soal harga jasa foto tiba-tiba dinaikkan sepihak, bukan seperti yang disepakati di awal. Insiden pemalakan yang dialami John juga tidak berhenti di tempat wisata saja.

Ketika perjalanan pulang pada 12 Mei 2025 pukul 14.20 WITA, mobil mereka juga diadang orang tak dikenal di pinggir jalan poros tengah Ratenggaro menuju Tambolaka. Orang-orang itu meminta uang kepada John.

"Sumpah aku nggak bakal lagi ke tempat wisata ini, sumpah bener," ucapnya.

Viralnya video pengalaman John yang dipalak di Ratenggaro membuat Kementerian Pariwisata (Kemenpar) angkat bicara. Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis Kemenpar Fadjar Hutomo mengatakan akan terus monitoring terkait masalah pemalakan.

[Gambas:Instagram]

Kemenpar juga akan menyiapkan beberapa langkah demi mencegah kejadian serupa terulang di masa depan di destinasi wisata lainnya.

"Kementerian Pariwisata akan melakukan monitoring dan pemantauan secara berkala dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan destinasi dan desa wisata agar peristiwa seperti ini tidak terulang kembali," terang Fadjar seperti dilansir Detik, Rabu (21/5).

Dia menambahkan, Kemenpar akan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) setempat soal pariwisata mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di destinasi wisata.

"Kita sangat berharap agar wisatawan tetap nyaman dalam menjalankan aktivitas wisatanya dan di satu sisi masyarakat juga mendapat manfaat ekonomi dari adanya aktivitas wisatawan," tambahnya.

Fadjar juga menyatakan Kemenpar akan selalu mengingatkan dan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi maupun Kabupaten supaya memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata dan sadar wisata.

"Masyarakat secara langsung perlu dilibatkan secara aktif dalam semua ekosistem pariwisata di desa wisata dan destinasi pariwisata melalui skema pelatihan, pembinaan, penguatan ekosistem pariwisata, terutama agar masyarakat dapat langsung mendapatkan peluang usaha dari berkembangnya aktifitas pariwisata di destinasi pariwisata," ujarnya.