时间：2025-06-03 22:13:15 来源：quickq官方网站下载

Warta Ekonomi -

Polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020/2021 di Jakarta bisa diselesaikan dengan diskresi Gubernur Anies Baswedan. Sebab,quickq安装包苹果版下载 seleksi berdasarkan kategori usia menyebabkan banyak siswa berprestasi gagal masuk ke sekolah negeri. Bahkan, banyak yang terpaksa putus sekolah.

"Saya minta kebijaksanaan. Yang harus diingat, kita ini masuk ke dalam otonomi daerah di DKI Jakarta. Ini harusnya ada diskresi Gubernur," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, saat menghadiri rapat evaluasi PPDB bersama Komisi E DPRD DKI.

Baca Juga: Anies Baswedan Bisa Bikin Utara Jakarta Tenggelam Apabila...

Politisi PDI Perjuangan ini mengaku mendapat banyak laporan dari warga yang anaknya tak masuk dalam syarat usia pada jalur zonasi sehingga akhirnya bersekolah di sekolah swasta. Bahkan, banyak siswa yang belum melanjutkan sekolah karena terkendala biaya jika bersekolah di swasta.

Jika pelaksanaan PPDB di DKI melahirkan sengkarut persoalan, dia mendorong Dinas Pendidikan untuk berani mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Kalau Permendikbud salah, kita lawan. Kenapa tidak? Kasih masukan kepada Pak Menteri. Jangan kita kayak kuda dikasih makan suruh lari," ungkapnya.

Prasetio menginginkan Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta segera menuntaskan persoalan PPDB yang diprotes berbagai orang tua calon peserta didik baru. "Saya buat diskresi sebagai wakil rakyat yang ada di sini untuk mengeksekusi ini. Kalau Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta enggak bisa, ya sudah saya buat gimana caranya," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi E DPRD DKI, Zita Anjani, mengaku dirinya mendapatkan banyak keluhan dari orangtua peserta didik yang tidak dapat bersekolah negeri sehingga terpaksa putus sekolah atau mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

"Saya setuju sistem zonasi untuk pemerataan akses pendidikan setiap warga, mendapatkan yang terbaik. Namun tidak boleh diskriminatif. Banyak yang harus putus sekolah karena terpinggirkan oleh sistem. Saya pimpinan perempuan satu-satunya, berdosa kalau sampai ada anak di DKI putus sekolah, ibu-ibu lapor saya semua," tegasnya.

Zita menilai upaya penggratisan biaya pendidikan peserta didik kurang mampu dapat segera direalisasikan. Apalagi, beban masyarakat semakin berat di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Makanya, masyarakat peserta didik kurang mampu perlu mendapat perhatian khusus dari Pemprov DKI sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah.

"Daerah yang tidak seberlimpah DKI Jakarta saja mampu gratiskan semua sekolah, seperti di Brebes. Ini tanggung jawab kita semua sebagai wakil rakyat. Jadi, yang tidak mampu tidak boleh putus sekolah, masuk swasta harus dibantu," terangnya.

Halaman Berikutnya

Halaman:

• 1
• 2

上一篇：Pembelajaran AI dan Coding segera Diterapkan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ingatkan Tak Tinggalkan Buku
下一篇：Diskon Tarif Listrik Batal, Pemerintah Butuh Uang untuk Bayar Utang Rp178,9 Triliun

• ·Wamen PPPA Ungkap Ketimpangan Gender Justru Berawal dari Rumah
• ·Memalukan, Petugas Imigrasi Bandara Soetta Dicopot Buntut Pungli Puluhan WN Cina!
• ·法国服装设计大学排名TOP5
• ·申请皇家艺术学院学费需要多少？
• ·Pemegang Saham Restui Susunan Pengurus Baru, Alfa Niasari Utami Gabung Direksi PertaLife
• ·PNM Daftarkan Sertifikat Halal Usaha Sirup Rumahan hingga Tembus Toko Oleh
• ·ScaleOcean Dorong Sistem Terintegrasi dan Otomatis untuk Industri 4.0
• ·KPK Kembali Tangkap Rachmat Yasin
• ·Bakal Ada Trem Tanpa Rel untuk Angkut Pendaki Gunung Fuji
• ·Ini Risiko Pengalihan Impor Energi ke Amerika Versi Bos Pertamina
• ·Sulitnya Akses Sekolah di Nias, Kemendikdasmen Siapkan Rumah Dinas untuk Guru di 3T
• ·Polresta Bandara Soetta Kerahkan 100 Personel, Siagakan Pengamanan Libur Panjang Akhir Januari 2025
• ·Unilever Indonesia Bagikan 99,7% Laba 2024 sebagai Dividen, Pemegang Saham Cuan Jumbo!
• ·Apurva Kempinski Bali Dipesan Eksklusif 3 Hari, Ada Taylor Swift?
• ·Retret Kepala Daerah, Wamendagri Bima Arya: KPK Bakal Beri Materi soal Pemberantasan Korupsi
• ·爱丁堡大学怎么样？