Terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang (TPPU) PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro meminta Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memindahkannya dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK). Benny merasa Rutan komisi antirasuah itu tidak manusiawi, bahkan kesehatannya terganggu selama mendekam dalam sel tahanan KPK.

"Saya mohon (Majelis Hakim) untuk memindahkan saya dari lokasi penahanan ke tempat yang lebih manusiawi," kata Benny Tjokro saat sidang ke-3 perkara dugaan korupsi dan TPPU Jiwasraya, di PN Tipikor, Jakarta, Rabu (17/6). 

Benny mengatakan, permohonannya untuk pindah lokasi penahanan, sebetulnya sudah ia mintakan sejak persidangan pertama pada 3 Juni lalu.  Akan tetapi, sampai saat ini, kata dia, permohonannya itu, tak digubris. 

Baca Juga: Bentjok Tegaskan Aset MYRX Bukan Milik Jiwasraya

Benny mengungkapkan kembali alasannya untuk dipindahkan. Kesehatan, kata Benny menjadi faktor utama keinginannya untuk dikurung di rumah tahanan yang lainnya. Bos dari PT Hanson Internasional (MYRX) itu mengaku memiliki riwayat penyakit.

Penahananya di Rutan KPK, pun tak didukung akses, maupun pelayanan kesehatan yang mapan. Bahkan, kata Benny, kualitas dokter di Rutan KPK, buruk. 

"Saya ada riwayat vispacular berbahaya. Dokter (di Rutan KPK) datang seminggu sekali. Sering salah kasih obat. Jadi kualitasnya sangat mengerikan. Jadi saya mohon untuk pindah lokasi (penahanan), ditempatkan di tempat yang lebih manusiawi, untuk kesehatan," kata Benny menambahkan. 

Namun, permohonan Benny itu, belum dikabulkan Majelis Hakim. Ketua Majelis Hakim Rosmina menerangkan, hak kesehatan terdakwa dalam penahanan mutlak harus terpenuhi. Akan tetapi, kata dia, tak serta merta Majelis Hakim bakal mengabulkan permintaan itu. Sebab kata Hakim Rosmina, sampai sekarang ini, belum ada permintaan tertulis dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada Majelis Hakim, agar penahanan terdakwa dipindahkan.

Hakim Rosmina, pun memastikan hak terdakwa mendapatkan akses kesehatan mandiri yang dianggap lebih baik. Kata dia, terdakwa dalam tahanan, dibolehkan mendatangkan dokter pribadi. Itu dilakukan, kata Hakim Rosmina, jika ragu dengan kualitas tim kesehatan yang disediakan di dalam rutan. Akan tetapi, pun kata Hakim Rosmina, permintaan  dokter pribadi itu, belum disampaikan tertulis kepada Majelis Hakim. 

"Kami (Majelis Hakim) tidak tahu persis kondisinya di sana (Rutan KPK) seperti apa. Jadi ajukan permohonan untuk diperiksa dokter dari luar. Nanti kami pertimbangkan utnuk diberikan izin," ujar Hakim Rosmina.

• ·Emiten Hashim Djojohadikusumo Garap Internet Rakyat Bareng Telkom
• ·Divonis 18 Tahun Penjara, Zul Zivilia: Saya Tak Terima
• ·美国大学电影学院申请要求详解
• ·美国奥本大学设计专业介绍
• ·Relawan PANDAWA LIMA Deklarasi Dukungan Prabowo
• ·香港大学景观设计作品集要求有哪些？
• ·Keren, Jakarta Raih Penghargaan Transportasi Berkelanjutan
• ·罗彻斯特理工世界排名情况介绍
• ·Total 23 Saksi Diperiksa Atas Dugaan Pemerasan Syahrul Yasin Limpo oleh Pimpinan KPK
• ·Susi Air Terbakar, Personel Gabungan Investigasi
• ·Perludem Cium Kejanggalan Putusan PN Jakarta Pusat Untuk Tunda Pemilu
• ·Korban Wowon Cs, Bocah yang Selamat Disebut Ikut Minum Kopi
• ·Bursa Asia Tertekan Kebijakan Tarif AS: Negosiasi Xi
• ·5 Meninggal dan 240 Orang Masuk Rumah Sakit Gara
• ·Bye, bye! Toko Gramedia di Mal Taman Anggrek Tutup Permanen
• ·日本武藏野大学费用