Tepis Kabar Pemangkasan Anggaran Komisi Nasional Disabilitas, Kemensos: Tidak Akan Dikurangi
JAKARTA,quickq电脑版怎么用 DISWAY.ID--Menanggapi kabar pemangkasan anggaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) imbas aturan efisiensi Kementerian atau Lembaga, Kementerian Sosial (Kemensos) dengan tegas memberikan bantahannya akan kabar tersebut.
Menurut Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, dirinya juga menyatakan bahwa kabar bahwa anggaran yang ada dalam Komisi Disabilitas hanya tersisa Rp 500 juta juga tidaklah benar.
BACA JUGA:Penerima Dana Hibah Dikurangi Imbas Efisiensi Anggaran, Guru PAUD Ngadu ke DPRD DKI
BACA JUGA:Gara-Gara Efisiensi Anggaran, Formasi ASN Dikurangi, Kementerian PAN-RB Buka Suara
Menurutnya, pagu anggaran KND tahun 2025 mencapai Rp 6.915.689.000. Namun, setelah dilakukan efisiensi, anggaran komisi tersebut masih tersisa Rp 3.030.187.000.
“Dari data yang kita terima, anggaran untuk KND itu Rp6 miliar lebih. Dan setelah ada efisiensi itu tersisa sekitar Rp 3 miliar lebih,” jelas Menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut kepada Disway, pada Jumat 7 Maret 2025.
Selain itu, Gus Ipul juga menambahkan bahwa anggaran untuk bantuan sosial (bansos) maupun layanan terapi bagi para penyandang disabilitas tidak akan dikurangi walaupun ada efisiensi anggaran ini.
BACA JUGA:KPK Kenalkan MCP, Bisa Monitoring Pemda Kurangi Biaya Protokoler Guna Efisiensi Anggaran
BACA JUGA:Ramadan di Istiqlal Dijamin Meriah Meski Ada Efisiensi Anggaran
Menurutnya, hal yang sama juga berlaku bagi para tenaga medis maupun pendamping yang melayani penyandang disabilitas.
“Untuk pelayanan penyandang disabilitas, bansos untuk penyandang disabilitas, kemudian tugas-tugas utama untuk KND tetap diberikan dukungan,” tegas Gus Ipul.
“Jadi prinsip kita kan tetap kaidah dalam melakukan efisiensi itu memastikan anggaran bansos yang diberikan langsung ke masyarakat, ya berdasarkan data yang ada, termasuk ke lansia, di dalamnya ada ke penyandang disabilitas,” lanjutnya.
BACA JUGA:Kemendiktisaintek Bicara soal Kuliah Online Imbas Efisiensi Anggaran: Perlu Dikaji Secara Mendalam
BACA JUGA:Mensos Gus Ipul Soal Efisiensi Anggaran: Justru Menyehatkan
- 1
- 2
- »
(责任编辑:时尚)
Sleman Pimpin Pengadaan Digital, Transaksi Tembus Rp205 Miliar Libatkan 2.000 UMKM
Sampah di Kota Depok Sudah Overload
Mantan Penasihat Imbau KPK Jangan Asal Rotasi Jabatan
Pelatih Bulu Tangkis ini Dibekuk karena Kasus Pencabulan Anak
Daftar Lengkap Upah Minimum 2025 di Jabodetabek, UMK Bekasi Rp5.690.752
- 10 Pungutan Baru yang Berpotensi Berlaku Mulai 2025, Ini Daftarnya
- JK Bersidang di PN Jakpus, Ada Apa Nih?
- Geramnya Megawati Lihat Rezim yang Baru Berkuasa Sudah Seperti Orde Baru, Singgung Jokowi?
- KPK Resmi Umumkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Jadi Tersangka Suap
- Usai Diperiksa KPK, Yasona Laoly Ditanyai Saat Jadi Menkumham dan Ketua DPP PDIP
- KSAD Jenderal Maruli Akan Pimpin Upacara Pemakaman Doni Monardo Hari Ini
- 6 Gejala Ini Jadi Tanda Kamu Mengalami Post
- VIDEO: Terapi Unik Sentuh Alpaka untuk Lansia dan Difabel di Irlandia
-
Tampil di Indo Defence 2025, Drone Rajawali Cargo 500 UAV Siap Perkuat TNI
Warta Ekonomi, Jakarta - Pameran pertahanan dan alutsista internasional Indo Defence 2025 memasuki h ...[详细]
-
MRT Akan Tetap Berlakukan Tarif Rp1.000 Per KM
Warta Ekonomi, Jakarta - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta akan tetap memberlakukan tarif yang sud ...[详细]
-
KPK Resmi Umumkan Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Jadi Tersangka Suap
JAKARTA, DISWAY.ID--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan Wakil Menteri Hukum dan HAM ...[详细]
-
14 Benda Paling Kotor di Rumah Selain Toilet yang Jarang Disadari
Jakarta, CNN Indonesia-- Apakah Anda yakin rumahdan seisinya sudah bersih? Coba pikirkan lagi.Meski ...[详细]
-
Awal Mula 233 Ijazah STIKOM Bandung Dibatalkan, Kampus Bertanggung Jawab Lakukan Remedial
JAKARTA, DISWAY.ID- Pihak kampus Stikom Bandung diminta bertanggung jawab terkait dibatalkannya ratu ...[详细]
-
Ponsel Dirut PLN Disita KPK, Kenapa ya?
Warta Ekonomi, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan suap pada pr ...[详细]
-
Singapura Bakal Perketat Aturan Bumbu Dapur
Jakarta, CNN Indonesia-- Singapurabakal mewajibkan produk makanan serta bumbu dapur yang mengandung ...[详细]
-
Jika Ada Leasing Eksekusi Sembarangan, APPI Bakal Tindak Tegas
Warta Ekonomi, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) menegaskan jika pihak leasi ...[详细]
-
Akamai: Serangan DDoS Meningkat 245% Menyasar Sektor Keuangan di APAC
Warta Ekonomi, Jakarta - FS-ISAC, komunitas berbagi intelijen siber global yang digerakkan oleh para ...[详细]
-
Daftar Isi 1. Batuk kronis ...[详细]
- Kelakar Bahlil Minta Kader Golkar di DPR Baca Al
- Simak Baik
- Tarif MRT Dinilai Tak Kemahalan
- Ingin Turunkan BB, Harus Berjalan Kaki Berapa Kilometer per Hari?
- Bocoran Cak Imin soal Konsep Sekolah Rakyat yang Mau Dibangun Prabowo
- Tarif MRT Dinilai Tak Kemahalan
- Apa yang Terjadi Pada Tubuh Saat Minum Alkohol?