Kemlu RI Tunggu Komunikasi Resmi terkait Isu Penghentian Hibah Amerika Serikat
JAKARTA,quickq稳定版官网入口 DISWAY.ID --Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI enggan berspekulasi terkait isu penghentian hibah dan pinjaman Amerika Serikat.
"Pemerintah RI tidak akan melakukan spekulasi tentang isu apapun yang masih bersifat pernyataan generik dari pemerintah negara lain yang tidak secara khusus ditujukan kepada Indonesia," kata Jubir Kemlu Rolliansyah, Kamis, 30 Januari 2025.
Rolliansyah mengungkapkan, bahwa Pemerintah akan mengeluarkan tanggapan apabila adanya komunikasi secara resmi melalui saluran diplomatik.
BACA JUGA:Pagar Laut Rugikan Rakyat Kecil, Serikat Nelayan NU Desak Pemerintah Batalkan PSN PIK 2!
BACA JUGA:Menpan RB Beri Sinyal CPNS 2025, Intip Bocoran Jadwal Pendaftarannya!
"Indonesia hanya akan memberikan tanggapan berdasarkan komunikasi yang disampaikan secara resmi, melalui saluran diplomatik ataupun saluran resmi lainnya, yang dibahas antar lembaga pemerintah kedua negara," ungkapnya.
Diketahui, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan sementara bantuan hibah luar negeri, selama 90 hari sambil menunggu penilaian efisiensi dan konsistensi dengan kebijakan luar negeri
Donald Trump segera setelah dilantik pada 20 Januari, dan bantuan hibah itu meliputi finansial dan logistik.
Sebagaimana dilaporkan oleh Anadolu, Kantor Anggaran dan Manajemen Gedung Putih telah mengeluarkan perintah untuk menghentikan sementara semua hibah dan pinjaman federal, menurut sebuah memorandum internal yang dikirim pada Senin.
BACA JUGA:Prabowo: Selamat Tahun Baru Imlek, Semoga Penuh Keberkahan dan Kedamaian
BACA JUGA:Siap-Siap! Pendaftaran Unhan 2025 Dibuka 1-28 Februari, Cek Persyaratannya di Sini
"Dalam Tahun Anggaran 2024, dari hampir 10 triliun dolar AS (Rp162.346 triliun) yang dibelanjakan oleh Pemerintah Federal, lebih dari 3 triliun dolar AS (Rp48.705 triliun) dialokasikan untuk bantuan keuangan federal, seperti hibah dan pinjaman," demikian isi memorandum tersebut.
Gedung Putih menuliskan bahwa bantuan keuangan seharusnya digunakan untuk memajukan prioritas pemerintahan, mengalokasikan pajak secara efektif demi Amerika yang lebih kuat dan lebih aman.
Serta mengurangi beban inflasi bagi warga negara, hingga meningkatkan efisiensi pemerintahan, dan menjadikan Amerika lebih sehat kembali.
- 1
- 2
- »
(责任编辑:综合)
- ·Kapolri dan Panglima TNI Sepakat Investigasi Kasus Penembakan Anggota Polres Way Kanan
- ·Pagar Tribun JIS Roboh Saat Peresmian, Anies: Mari Jaga Stadion Ini
- ·Anies Baswedan Ganti Dirut PAM Jaya dan Pasar Jaya Jelang Akhir Swastanisasi Air
- ·Cara Anies Tangkal Kematian Warga yang Lakukan Isoman di Rumah
- ·Doa Setelah Sholat Tahajud agar Permohonan Cepat Terkabul
- ·Awas, 5 Kebiasaan Ini Tanpa Sadar Bikin Kamu Cepat Pikun
- ·Jaringan Narkoba Fredy Pratama Kembali Ditangkap Kepolisian, 5 Tersangka Baru dan 2 DPO
- ·Salat Idul Adha di JIS, Anies Imbau Warga Gunakan TransJakarta
- ·英国著名建筑设计大学有哪些?
- ·Kronologi Pembunuhan Wanita yang Mayatnya Ditemukan Setengah Bugil di Kali Cikeas
- ·Karaoke Masterpiece di Mangga Besar Terancam Denda Rp25 Juta
- ·Pedagang Mainan Pasar Gembrong Menjerit Saat Musim Libur Kenaikan Kelas
- ·Pilu, Remaja di Tangsel Tewas Dikeroyok dan Ditebas Celurit
- ·Jangan Anggap Sepele, 7 Kebiasaan Penyebab Kanker yang Wajib Dihindari
- ·PLN Naikkan Target Penjualan Listrik Jadi 325 TWh pada 2025
- ·Polisi Sebut Motif Pembunuhan Wartawan di Kramat Jati karena Emosi Ditegur Kencing Sembarangan
- ·RICE, Cara Atasi Cedera Wajib Diketahui Pelari Pocari Sweat Run 2024
- ·Harga Tiket Pesawat ke Paris Nonton Olimpiade 2024, Mulai Rp8 Jutaan
- ·Ciptakan Sejarah, PalmCo Catat Laba Perdana dari Teh dan Karet Sejak 1996
- ·Angka Covid