JAKARTA,quickq电脑版一个月多少钱 DISWAY.ID -Jelang pemilu 2024 terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh oknum ASN dan pejabat publik. 

Terbaru, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahri diduga melakukan pelanggaran soal netralitas karena menghadiri sebuah acara bersama salah satu calon anggota DPD RI. 

BACA JUGA:9 Arahan Kapolri ke Anggotanya Terkait Netralitas Polri dalam Pemilu 2024, Dilarang Deklarasi Hingga Pengaruhi Keluarga

BACA JUGA:Ingatkan Netralitas Pejabat dan ASN, TPN Ganjar - Mahfud Minta Jokowi Jaga Stabilitas Jelang Pemilu

Dalam video sebuah acara di Muna Barat pada Agustus 2023 lalu, Bahri diduga mengkampanyekan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dalam video yang viral beberapa waktu lalu. 

"Jika Pj Kepala Daerah terbukti melanggar maka harus di copot," kata Direktur Komunikasi Publik Pusat Kajian Pemilu Indonesia (Puskapi), Zaenal Abidin dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 November 2023.

Zaenal menegaskan pernyataan dukungan terhadap kandidat capres tertentu bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Yakni terkait instruksi kepada kepala daerah agar bersikap netral dalam Pemilu 2024.

"Sikap Presiden Jokowi dan Mendagri telah jelas, memerintahkan Pj kepala daerah agar bersikap netral dalam Pilpres 2024, perintah itu semestinya menjadi acuan bagi semua Pj kepala daerah. Mereka tidak boleh memperlihatkan sikap yang bertentangan dengan perintah tersebut karena mereka dipilih oleh presiden," tegas Zaenal.

BACA JUGA:Makan Bareng Jokowi dan Bacapres Lain, Anies Baswedan: Menitipkan Pesan untuk Bapak Presiden Bisa Menjaga Netralitas

BACA JUGA:Minta TNI Jaga Netralitas di Pemilu 2024, Jokowi: Beri Pemahaman Masyarakat Jika Beda Pilihan Itu Wajar

Di samping itu, Zaenal menyebut pernyataan Bahri yang disampaikan secara terbuka di depan masyarakat umum itu berpotensi mencederai proses demokrasi. Kemudian, bisa memicu polemik berkepanjangan di tengah masyarakat Muna Barat, khususnya masyarakat yang memiliki sikap politik berbeda pada Pilpres 2024. 

"Jika Pj kepala daerah menyampaikan dukungan terbuka terhadap capres tertentu, maka ada kemungkinan perangkat kekuasaan di daerah tersebut akan digunakan untuk memenangkan capres tertentu dan ini masuk kategori penyalahgunaan kekuasaan. Praktik seperti ini merusak demokrasi dan mencederai upaya mewujudkan pemilu bersih," ungkap Zaenal.

Zaenal mengungkapkan, Pilpres adalah ajanag sekaligus ujian tersendiri bagi kepala daerah dan Pj kepala daerah. Netralitas mereka dalam kapasitas sebagai pejabat sangat dibutuhkan demi menghadirkan pilpres yang jujur, bersih, dan adil. 

Berkaca pada kasus OTT PJ Bupati Sorong yang diduga memiliki pakta integritas untuk mendukung salah satu pasangan calon presiden di Pemilu 2024. 

• 1
• 2
• »

• ·Fenomena Luigi Mangione, Mengapa Orang Simpati pada Pelaku Pembunuhan?
• ·FOTO: Festival 2.500 Patung Panda di Hong Kong, Rayakan Populasi Panda
• ·Daftar Hotel Terbaik di Dunia 2024, Ada 1 Wakil dari Indonesia
• ·Mantan Exco PSSI Sogok Ratusan Juta Demi Kemenangan PSS Sleman
• ·Menteri PPPA Fokus Upayakan Haji Ramah Lingkungan, Terlebih Tahun Ini
• ·Benarkah Hujan Bikin Mood Turun?
• ·Benarkah Hujan Bikin Mood Turun?
• ·Ayo Sontek, 7 Kebiasaan Ini Biasa Dilakukan Orang Sukses Sebelum Tidur
• ·Bertambah Lagi, Orang Positif Corona di Jakarta Hampir...
• ·Daftar Hotel Terbaik di Dunia 2024, Ada 1 Wakil dari Indonesia
• ·Eni Saragih WA Minta 3 Juta Dolar, Kotjo: 'Di Darat Aja Deh'
• ·Pasutri Berantem Sampai Bakar Angkot!
• ·Alasan Rekonstruksi Kasus Bripda HS Pakai Mobil Berbeda
• ·Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera KKB
• ·KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Suap Taufik Kurniawan
• ·MA Setuju, Sidang Habib Bahar Digelar di Bandung